2008 - Baseline Studi Terumbu Karang Di Lokasi Daerah Perlindungan Laut (DPL) Kab. Sikka

Kabupaten Sikka merupakan lokasi COREMAP yang termasuk kedalam wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yang terletak di sebelah timur Pulau Flores. Secara geografis wilayah Kabupaten Sikka terletak antara 8o 5Æ û 8o 50Æ Lintang Selatan dan 120o 40Æ û 122o 45.5Æ Bujur Timur, dengan luas wilayah daratan +/- 1727,48 km2 (http://www.bappenas.go.id). Luas terumbu karang di kabupaten ini +/- 104,92 km2 yang terdiri dari terumbu karang tepi öfringing reefö yang terdapat di pesisir daratan pulau utama (Pulau Flores) maupun di pesisir pulau-pulau kecil (LIPI, 2006). Luas wilayah laut, 118,462 km2 atau sekitar 68,44% dari luas wilayah kabupaten. Beberapa pulau besar dan kecil terdapat di sekitar teluk, antara lain Pulau Besar, Pulau Perumaan, Pulau Pangabatang, Pulau Babi dan pulau-pulau kecil lainnya yang tersebar ke arah utara sedangkan Pulau Palue berada pada sisi bagian barat.

Sebagai lokasi baru COREMAP II, studi baseline ekologi pada lokasi DPL (Daerah Perlindungan Laut) sangatlah diperlukan untuk mendapatkan data-data dasar ekologi di lokasi tersebut. Studi baseline ini bertujuan untuk melihat kondisi terumbu karang di perairan Kabupaten Sikka serta menentukan titik-titik awal untuk keperluan monitoring di tahun-tahun berikutnya.

Pengambilan data telah dilakukan pada bulan Juni 2008 di perairan Kabupaten Sikka yang terdiri dari beberapa pulau, pesisir timur dan pesisir barat daratan Flores. Data yang dikumpulkan adalah karang, ikan karang dan megabenthos. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data lapangan adalah metode PIT öPoint Intercept Transectö. Jumlah stasiun PIT seluruhnya adalah 38 stasiun yang terdiri dari 19 DPL.


HASIL

Dari pengamatan yang dilakukan di 19 lokasi DPL di Kabupaten Sikka diperoleh hasil sebagai berikut :
  • Total luasan DPL yang terdapat di Kabupaten Sikka adalah sebesar 975 ha. Jika dibandingkan dengan total luasan terumbu karang di Kabupaten Sikka yaitu 10.492 ha, maka persentase total luas DPL terhadap luasan terumbu karang adalah 9,29%.
  • Secara keseluruhan dari hasil pengamatan terhadap karang batu dengan menggunakan PIT, diperoleh persentase jumlah individu karang dari seluruh lokasi pengamatan sebesar 23,47%.
  • Lokasi yang paling tinggi persentase jumlah individu karang batu adalah Desa Hewuli sebesar 82% yang terdiri dari Acropora 78%, Non - Acropora 2 %, yang diikuti dengan Desa Reroja sebesar 66% terdiri dari Acropora 10% dan Non - Acropora 56%.
  • Dari hasil pengamatan diperoleh jenis karang batu di 19 lokasi DPL sebanyak 68 jenis yang mewakili 14 suku.
  • Jumlah jenis karang batu terbanyak ditemukan di DPL Reroja sebanyak 23 jenis, sedangkan yang terendah berada di DPL Desa Pemanah dan Desa Bangkoor masing-masing 2 jenis.
  • Jumlah jenis ikan yang ditemukan selama pengamatan adalah 283 jenis ikan karang yang termasuk dalam 35 suku, dengan total jumlah individu ikan karang sebanyak 10.343 individu.
  • Jenis Chromis ternatenss merupakan jenis ikan karang yang memiliki kelimpahan yang tertinggi dibandingkan dengan jenis ikan karang lainnya, yaitu sebesar 655 individu/transek.
  • Perbandingan kelimpahan kelompok ikan mayor, ikan target dan ikan indikator tersebut adalah 8.151 : 1.765 : 355 individu, sehingga perbandingan antara ikan mayor, ikan target dan ikan indikator adalah 23 : 5 : 1.
  • Megabentos yang paling banyak ditemukan adalah Fungia sp. öCMRö dan Diadema setosum (bulu babi)
  • Jumlah total Diadema setosum dari keseluruhan lokasi sebesar 1051 individu dengan kelimpahan tertinggi berada di stasiun SKKP05 (Desa Wuring) sebesar 217 individu, kemudian di stasiun SKKP08 (Desa Hewuli) sebesar 111 individu.

SARAN
  • Pengelolaan dan pemeliharaan ekosistem harus lebih diintensifkan lagi sehingga kerusakan karang yang diakibatkan oleh manusia dapat diperkecil.
  • Perlu dilakukan monitoring secara periodik untuk mengetahui kondisi ekosistem terumbu karang dan kesehatannya.
  • Daerah Perlindungan Laut yang sudah ada harus dikelola dengan baik, dan sebaiknya lokasinya mengacu kepada proporsi luasan terumbu karang yang ada tetapi dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat nelayan setempat, sehingga lebih menjamin terpeliharanya kondisi ekosistem terumbu karang.