2008 - Baseline Studi Terumbu Karang Di Lokasi Daerah Perlindungan Laut (DPL) Kab. Pangkep

Program COREMAP telah terlaksana sampai ke Fase II.  Dalam Fase sebelumnya Fase ini telah banyak kegiatan yang dilakukan untuk mengamati kondisi karang dan ekosistem terumbu karang, perkembangan yang terjadi, apakah itu ke arah yang lebih baik ataupun semakin buruk. Metode-metode pemantauan telah dilakukan dan di ujicobakan dalam kegiatan studi baseline maupun monitoring terumbu karang di lokasi-lokasi COREMAP. Metode-metode yang dipakai disesuaikan dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Metode-metode tersebut, masing-masing mempunyai kekurangan maupun kelebihan. Metode ôRapid Reef Resources Inventoryö (RRI), dapat dipakai untuk pemantauan suatu area terumbu karang yang luas dalam waktu yang singkat, namun kekurangannya terletak pada daya visualisasi sipengamat. Metode pemantauan dengan ôLine Intercept Transectö dianggap terlalu ilmiah, dan kurang tepat untuk menjawab perubahan yang terjadi di suatu area terumbu karang yang luas karena hanya terpatok pada lokasi transek permanen saja. Namun untuk menjawab keanekaragaman karang, metode ini lebih cocok. Untuk keperluan manajemen terumbu karang, dan untuk menjawab naik maupun turunnya persentase tutupan ataupun kehadiran karang hidup, yang dipantau di suatu lokasi yang luas dalam waktu yang singkat digunakan metode ôPoint Intercept Transectö (PIT).  Metode ini diujicobakan di lokasi-lokasi konservasi yang dipatok oleh masyarakat desa setempat,  yaitu di lokasi daerah perlindungan laut (DPL). Metode ini lebih sederhana tapi terukur, karena dapat menghihasilkan persentase jumlah individu karang hidup dalam waktu yang singkat dan mencakup area yang luas.  Diharapkan masyarakat setempat yang diwakili oleh staf CRITC daerah dapat melakukan sendiri monitoring kondisi terumbu karang di masing-masing lokasi DPL, yang sudah diawali dengan studi baseline di lokasi yang sama oleh staf CRITC pusat.

Informasi tentang kondisi ekosistem terumbu karang dengan berbagai komponen bentik yang membentuknya sangat dibutuhkan dalam penilaian status keberadaannya.  Pulau-Pulau Sekitar Kabupaten Pangkep  merupakan salah satu kabupaten  yang secara administratif termasuk dalam gugusan pulau-pulau yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan.  Secara umum pulau-pulau yang ada di kabupaten ini mempunyai ekosistem pantai yang didominasi oleh terumbu karang dan ada sebagian pulau memiliki hutan bakau serta ekosistem lamun. 

Tujuan penelitian  ini yaitu untuk melakukan studi baseline ekologi di lokasi Daerah Perlindungan Laut (DPL), di perairan Pangkep, termasuk Kecamatan Liukkang Kalmas, yang meliputi pengamatan di bidang Sistem Informasi Geografis (SIG), kondisi karang, ikan karang dan megabentos membuat plot transek permanen untuk keperluan pemantauan diwaktu mendatang. Data yang dikumpulkan dipakai sebagai data dasar, sebagai acuan untuk pemantauan di lokasi yang sama pada waktu mendatang.


HASIL 
      
Pengamatan karang di lokasi DPL Kabupaten Pangkep dilakukan di 24 stasiun transek di 12 pulau meliputi pulau-pulau di sebelah utara dan selatan perairan Pangkep, dan 19 stasiun di perairan Kalmas. Di masing-masing lokasi DPL di perairan utara dan selatan Pangkep, dibuat 2 transek permanen, mengingat  areanya yang tidak terlalu luas, rata-rata panjang (sejajar garis pantai) 20 û 1000 meter. Di perairan Kalmas, dimana banyak pulau-pulau kecil dengan rataan terumbu yang luas, jumlah transek umumnya lebih dari dua transek. Hasil pengamatan disajikan dalam bentuk tabel dan peta tematik. Hasil selanjutnya sebagai berikut :
  • DPL terluas terdapat di Desa Mattiro Adae dengan luas 47,7 ha. DPL ini terdapat di sebelah Selatan rataan terumbu Pulau Bontosua dengan bentuk persegi empat dan keliling +/- 2,7 kilometer.
  • Berdasarkan perhitungan luas DPL melalui analisa SIG, maka jumlah total luas DPL yang terdapat di Kecamatan LIukkang Tuppabiring dan Liukkang Kalmas sebesar 432,72 ha.
  • Jika dibandingkan dengan total luas terumbu karang di kedua kecamatan tersebut yaitu 34589,86 Ha (LIPI,2006, 2007), maka persentase total luas DPL  terhadap luas terumbu karang adalah 1,25 %. Dengan demikian maka ada 98,75 % luas terumbu karang di kedua kecamatan ini yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lainnya.
  • Pengamatan karang di lokasi DPL Kabupaten Pangkep dilakukan di 24 stasiun transek di 12 pulau di Kecamatan Liukkang Tuppabiring, tersebar di pulau-pulau di sebelah utara dan selatan wilayah kecamatan, dan 19 stasiun di perairan Kecamatan Liukkang Kalmas, meliputi bagian pulau-pulau di bagian timur dan barat wilayah kecamatan.
  • Karang batu yang yang dominan  di lokasi DPL  bagian utara Kecamatan Liukkang Tuppabiring umumnya dari jenis  Porites cylindrica dan Acropora palifera.
  • Jumlah dan persentase karang batu tertinggi, di utara kecamatan ini dicatat di    lokasi DPL Mattiro Baji, P. Saugi, dengan jumlah jenis karang batu 44 jenis dengan persentase jumlah individu 88 %.
  • Jumlah dan persentase karang batu, tertinggi di bagian selatan Kecamatan Liukkang Tuppabiring, yaitu dicatat di    lokasi DPL Mattiro Deceng, P. Baddi, yaitu 33 jenis dengan persentase jumlah individu 66 %.
  • Jumlah dan persentase karang, tertinggi di bagian barat Kecamatan Liukkang Kalmas dicatat dilokasi DPL Pulau Sabaru, dengan jumlah jenis karang batu 43 jenis dengan persentase jumlah individu 86 %.
  • Jumlah dan persentase karang di bagian timur Kecamatan Liukkang Kalmas, tertinggi dicatat di  lokasi DPL Pulau Marasende,dengan jumlah jenis karang batu 35 jenis dengan persentase jumlah individu 70 %.
  • Hasil pengamatan di 24 stasiun  pada 17 lokasi (Kecamatan Liukkang Tuppabiring) menunjukkan bahwa kelimpahan rata-rata biota megabentos tertinggi yaitu Fungia spp. sebanyak 1280 individu dijumpai di  lokasi Pulau Sarrapo Lompo, sedangkan Diadema setosum tetinggi  dijumpai di lokasi Pulau Balang Lompo dengan jumlah individu sebanyak 60 individu.
  • Dari 19 lokasi transek di Kecamatan Liukkang Kalmas, dapat dicatat bahwa ômushroom coralö (CMR) yaitu karang jamur Fungia spp. dicatat mendominasi lokasi transek. Jumlah tertinggi dicatat di lokasi KAL 05 (106 individu) kemudian di lokasi KAL 17 (69 individu)  dan KAL 07 (52 individu).  Biota ini ditemukan di hampir semua lokasi kecuali  di KAL 02 dan KAL 03.
  • Lain halnya dengan biota Diadema setosum dimana di perairan DPL Kecamatan Liukkang Tuppabiring jumlahnya cukup banyak (tertinggi 68 individu), di lokasi Liukkang Kalmas jumlahnya sangat sedikit, berkisar antara 1-3 individu, dan hal ini dicatat di 5 stasiun transek saja. Di stasiun-stasiun lainnya tidak ditemukan biota ini.  
  • Dari 24 Daerah Pelindungan Laut (DPL) yang diamati di pulau-pulau  di Kecamatan Liukang Tuppabiring utara dan selatan perairan Kabupaten Pangkep,  ditemukan sebanyak 213 jenis ikan karang yang termasuk dalam 36 suku, dengan nilai kelimpahan ikan karang sebesar 14.744 individu pada luasan area 8.400 m2.
  • Berdasarkan kelimpahan total ikan karang pada  dua puluh empat lokasi DPL ternyata  Jenis Chromis ternatensis merupakan jenis ikan karang yang memiliki kelimpahan tertinggi dibandingkan dengan jenis ikan karang lainnya, yaitu sebesar 3.955 individu, kemudian diikuti oleh Chromis viridis (2375 individu) dan Sthelophorus sp. (1200 individu).
  • Kelimpahan beberapa jenis ikan ekonomis penting yang termasuk dalam kategori ikan target yang  ditemukan di 19 lokasi DPL Kecamatan Liukkang Kalmas, seperti ikan kakap (termasuk kedalam suku Lutjanidae) yaitu 334  individu/6650 m2, ikan kerapu (termasuk dalam suku Serranidae) 197 individu, ikan ekor kuning (termasuk dalam suku Caesionidae) yaitu 470 individu.
  • Ikan kepe-kepe (Butterfly fish; suku Chaetodontidae) yang merupakan ikan indikator untuk menilai kesehatan terumbu karang memiliki kelimpahan 864 individu.
  • Hasil pengamatan di dalam laporan ini diuraikan secara deskriptif dan tidak dilakukan analisa secara statistik, sehingga secara detail tidak dapat dibuat suatu kesimpulan.

SARAN

    Beberapa saran dapat dikemukakan dalam pengamatan di lokasi ini sebagai berikut :
  • Perlu adanya keseragaman kriteria dalam penentuan batas suatu DPL.
  • Hal-hal yang perlu diperhatikan ialah kondisi geografi, batimetri dan kondisi pantai maupun pesisir lainnya, seperti kondisi pesisir pantai yang landai atau terjal, mengingat ada DPL yang ukurannya luas dan ada yang sempit.
  • Penarikan batas wilayah DPL sebaiknya seragam, dimulai dari ujung tubir hingga ke arah garis pantai sejajar dengan lebar rataan terumbu.
  • Atau juga lokasi yang wilayahnya ditentukan hanya pada wilayah tubir dan sejajar mengikuti bentuk tubir.
  • Keberadaan DPL hendaknya dapat mewakili keseluruhan desa secara merata di Kabupaten Pangkep.